Ini Alasan SBY Tak Umumkan Naiknya Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menyampaikan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara langsung. Menurutnya, kenaikan itu akan diumumkan oleh menteri. Pasalnya, kenaikan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri (Permen).

"Kan itu diatur melalui Peraturan Menteri ESDM. Jadi, harga BBM eceran," kata Firmanzah seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Efektivitas BLSM di Daerah di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Namun, Firmanzah belum bisa memastikan siapa menteri yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi, asumsinya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang akan mengumumkannya.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Senin 17 Juni 2013 menyetujui Undang-Undang (UU) APBN Perubahan 2013 yang salah satu pasalnya berisi mengenai pengurangan anggaran subsidi BBM. Dalam UU itu, juga teralokasi dana sebesar Rp 9 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.

Pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi walau gejolak penolakan begitu besar. Alasan pemerintah adalah untuk menyelematkan keuangan negara.

Editor : Hindra Liauw

Presiden Marah Besar Saat Besannya Dicokok KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat selama ini membangga-banggakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak pernah mengintervensi kasus hukum. Salah satu contoh kasus yang dibanggakan akan sikap Presiden SBY adalah kasus korupsi yang menimpa besan Presiden, Aulia Pohan.

Namun, nyatanya, kisah lain terungkap dari Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah. Fahri menceritakan, ketika itu, Presiden SBY marah besar kepada Ketua KPK Antasari Azhar yang menangkap besannya.

"Begini-gini, saya pernah marahin SBY. Saya berdebat berempat di Istana dengan Pak SBY. Ternyata Pak SBY marah ke Antasari karena besannya ditangkap," ujar Fahri dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6/2013).

Ketika itu, Fahri mengaku mendebat Presiden yang telah memarahi Antasari. Seharusnya, Presiden tidak ikut campur sebagai abdi negara. "Saya sayangkan Pak SBY tidak bertindak sebagai pengabdi sistem yang baik," ucapnya.

Selain memarahi Presiden, Fahri mengaku geram dengan alasan KPK yang menangkap Aulia Pohan. KPK menangkap Aulia karena dianggap bertanggung jawab telah menyetujui pengambilan dana yayasan untuk Bank Indonesia. "Kok bisa uang yayasan jadi sebab orang menjadi koruptor? Yang boleh gugat kan yayasan," katanya.

Aulia Pohan adalah ayah dari Annisa Pohan, menantu Presiden SBY. Annisa menikah dengan putra sulung Presiden, Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia ditangkap KPK pada tahun 2009 silam karena terkait kasus aliran dana Bank Indonesia.

Aulia Pohan divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun. Namun, Mahkamah Agung kemudian meringankan hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun.

Aulia dianggap bersalah karena menyetujui pengambilan uang Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) lewat Rapat Dewan Gubernur BI. Selain Aulia, tiga pejabat BI lainnya juga disangkakan hal yang sama.

Editor : Hindra Liauw

Tuding PKS Tak Beretika, Nyali Demokrat Dipertanyakan!

intriknews.com Maraknya kampanye penolakan kenaikan harga BBM yang disuarakan oleh PKS membuat gerah partai koalisi, khususnya Partai Demokrat sebagai partai penguasa. Sikap saling serangpun tak terelakkan lagi, dihadapan media Politisi Demokrat secara terang-terangan menyerang PKS.

Mulai dari disebut berkepribadian ganda, inkonsisten, bermuka-dua, munafik bahkan tak beretika, seperti yang  disampaikan Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan.

"Yang dikatakan berkoalisi itu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah, Jangan cuma mau ambil untung untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama sekali tidak santun, tidak beretika", kata Syarief di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 4 Juni 2013.

Menurut Syarief, etika dan tata cara berkoalisi sudah diatur dengan tegas dalam kontrak koalisi. Kontrak ini pun sudah disepakati oleh semua partai pendukung,

“Setiap parpol yang sepakat dan menandatangani kontrak koalisi harus tunduk kepada kontrak tersebut. Kalau tidak, namanya bukan koalisi. Apalagi ini tentang kebijakan untuk melindungi kepentingan rakyat miskin,” tuturnya.

Dalam code of conduct itu diterangkan, jika terjadi ketidaksepakatan bersama dalam koalisi, semaksimal mungkin dilakukan komunikasi politik untuk mencari solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi.

Lantas yang menjadi pertanyaan saat ini, kapan kontrak itu akan diterapkan terkait dengan sikap PKS? Karena sampai sekarang terbukti SBY masih ragu untuk mendepak PKS dari koalisi.

Suasana tak nyaman ini menimbulkan keprihatinan pengamat politik AS Hikam. Dia menilai, dalam perebutan kuasa atau politik, etika dan moral tak jarang dianggap sebagai sesuatu yang nisbi alias relatif dan bahkan semacam pengganggu.

 “Yang cenderung diunggulkan adalah ketegasan, keberanian bertindak dan mengambil resiko. Nah, bagaimana kalau kemudian, baik etika maupun keberanian bertindak dan ketegasan ternyata tidak ada? Inilah yang terjadi antara PKS dan PD,” ungkap Hikam Kamis (6/6).

PKS tidak loyal dengan menolak penaikan harga BBM. Tetapi Partai Demokrat bisa dianggap tidak punya ketegasan dan keberanian bertindak terhadap perilaku politik PKS.

"Kalau PKS ibarat benalu, maka PD letoy dan impoten. Hasilnya, jalannya pemerintahan lalu mirip mobil yang sopirnya menginjak gas, tetapi salah satu penumpangnya menginjak rem keras-keras," ujarnya.

Sejatinya, kalau PD menuding PKS tak beretika, tambah Hikam, maka rakyat Indonesia pun berhak bertanya kepada PD: "Lo punya nyali gak sich?", tegasnya. (As)

Econit: Pemerintah Bersikap Dzolim, Paksa Rakyat Berkorban Atas Naiknya Harga BBM

JAKARTA - Direktur Eksekutif Econit, Hendri Saparini mengatakan dengan menaikkan harga BBM, pemerintah sama saja memaksa rakyat berkorban. Pengorbanan rakyat yang terkesan dipaksakan ini sesunguhnya tidak mendatangkan manfaat bagi ekonomi bangsa dan negara ini. Kenaikan itu justru menambah beban bagi rakyat karena perekonomian tak akan membaik.

"Masyarakat diminta untuk berkorban atas naiknya harga BBM. Tapi defisit dan subsidi untuk BBM dalam APBNP 2013 yang baru saja disetujui DPR kok malah bertambah," kata Hendri Saparini, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Sebenarnya, dalam kasus ini pemerintah telah melakukan propaganda seolah-olah semua pihak mendukung naiknya harga BBM. Seluruh komponen di dalam masyarakat juga digiring opininya oleh pemerintah. Dari waktu ke waktu pemerintah terus membangun opini jika harga BBM tidak dinaikkan maka APBN akan jebol, dan menaikkan harga BBM merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ekonomi bangsa.

"Semua dibikin seolah-olah mendukung harga BBM naik. Padahal kalangan pengusaha memberi syarat kalau harga BBM naik, upah minimum regional (UMR) tidak diberlakukan. Ini tukar-guling kebijakan namanya dan yang jadi korban itu, lagi-lagi buruh," ungkapnya.

Selama ini, masyarakat selalu dikambinghitamkan atas banyaknya konsumsi BBM. Padahal BBM yang diselundupkan dari kilang ke industri-industri juga banyak. "Apakah pemerintah sudah mengusut dan melakukan tindakan nyata terhadap para penyelundup BBM ini,"terangnya.

Pada kesempatan lain hendri juga menyatakan, sikap pemerintah yang bersikukuh menaikkan harga BBM sama saja membuat kebijakan yang membuat daya beli dan daya saing turun. Daya produksi di masyarakat juga turun sebab bahan-bahan untuk produksi harganya semakin mahal dan tak terjangkau.

"Walaupun pemerintah berjanji memberikan kompensasi bagi warga miskin yang kena dampak kenaikan harga BBM, harusnya kompensasinya 100 persen. BLSM hanya senilai 150 ribu per bulan, dasar perhitungannya tidak jelas. Padahal inflasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu jelas beda," tegasnya, Kamis (20/6).

Selain itu, BLSM yang digunakan untuk membantu rakyat miskin juga berasal dari hutang negara. Saat ini malah terdapat tambahan hutang sebesar 80 triliun. "Walaupun subsidi BBM dikurangi, APBN tetap berat bebannya. Jadi, pengorbanan masyarakat sama sekali tidak ada gunanya,” ujarnya. (As)

Tersangka Hambalang Tak Kunjung Ditahan KPK

intriknews.com Jakarta – KPK telah menetapkan Ketua Komisi XI Emir Moeis menjadi tersangka pada Juli 2012. Ditetapkannya sebagai tersangka atas kasus  penerimaan suap terkait tender boiler PLTU Tarahan.

Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus proyek Hambalang, namun pihak KPK belum juga menahan kedua tersangka.

Bambang Widjojanto menjelaskan KPK belum menahan tersangka karena masih dalam proses penyidikan. "Belum ada progres, KPK tidak buru-buru menahan. Secara teknis hukum, tersangka punya hak ingkar, yang dilakukan penyidik mengumpulkan saksi sebanyak-banyaknya. Kalau proses pemeriksaan saksi sudah lebih lengkap tersangka akan dipanggil. Konfirmasi ke tersangka", jelas Bambang.

Perlakuan KPK terhadap kasus ini sedikit berbeda dengan kasus yang lain. Dalam kasus ini KPK terkesan lambat dalam penahanan tersangka. (hs)

Cobaan dalam Beragama

Dari Khabbab bin al-Aratti Radhiyallaahu ‘anhu berkata, “Kami mengadu kepada Rasulullah Shallallahua ‘alaihi wa sallam, ketika itu beliau sedang berbantalkan sorbannya di bawah lindungan Ka’bah. Kemudian kami bertanya, ‘Apakah engkau tidak memintakan pertolongan untuk kami? Apakah engkau tidak mendoakan untuk kebaikan kami?’
Beliau bersabda, ‘Orang-orang yang sebelum kamu itu ada seseorang yang ditanam hidup-hidup, ada seseorang digergaji dari atas kepalanya sehingga tubuhnya terbelah dua dan ada pula seseorang yang disisir dengan sisir besi yang mengenai daging dan tulangnya, tetapi yang demikian itu tidak menggoyahkan mereka dari agamanya.
Demi Allah, Allah pasti akan mengembangkan agama Islam hingga merata dari Shan’a sampai ke Hadhramaut, dan masing-masing dari mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah atau takut serigala menyerang kambingnya. Tetapi kamu sekalian sangat tergesa-gesa’.” [1]

Pelajaran yang Dapar Dipetik

• Menerangkan keutamaan sabar dan cobaan dalam beragama.
• Menerangkan salah satu mu’jizat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yakni tersiarnya Islam dan terwujudnya keamanan dan kedamaian.
• Kesabaran para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallamatas siksaan yang bertubi-tubi dengan penuh kerelaan dan jiwa yang tenang.
• Anjuran untuk beruswah kepada orang-orang yang shalih yang banyak mendapat cobaan dan mereka tetap bersabar dalam menghadapinya.
• Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan ketenangan hingga datang hari kiamat.

___________________
[1] HR. Al-Bukhari, 3612; Ahmad, 5/109; al-Humaidi, 157; Abu Dawud, 2649; an-Nasai, 8/204.
[Sumber: Sittuna Qishshah Rawaha an-Nabi wash Shahabah al-Kiram, Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, edisi bahasa Indonesia: "61 KISAH PENGANTAR TIDUR Diriwayatkan Secara Shahih dari Rasulullah dan Para Sahabat", pent. Pustaka Darul Haq, Jakarta]

Indonesia Berhasil Atasi Pangan, SBY : Good News! | PKS: Menterinya Siapa Tuh?

JAKARTA — Lembaga khusus pertanian dan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Food and Agriculture Organization (FAO) menilai Indonesia berhasil menangani sektor pangan nusantara. “Itu yang saya anggap good news,” ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan dengan binar wajahnya kemarin (Kamis, 20/6).

Sumringah SBY bukan tanpa alasan, pasalnya penghargaan dari FAO tersebut menurutnya datang 3 tahun lebih cepat dari yang diperkirakan. Tak lupa, SBY pun bersyukur atas penghargaan yang dicapai tersebut.

Menurutnya, pada era Presiden Soeharto, tepatnya tahun 1985 Indonesia mendapat penghargaan internasional atas berhasilnya swasembada pangan. Dan 18 tahun kemudian, penghargaan serupa terjadi. “Baru di sini yang bunyinya adalah achievement award yang dikeluarkan di Roma kemarin, Menko Perekonomian mewakili saya.”  (tajuk.co)

____

Menteri Pertaniannya siapa sih?
Kok yang mewakili menerima penghargaan bukan Menteri Pertanian?
Kok malah besan Presiden?

Wow! Orang Dalam Pertamina Ungkap Kebohongan Pemerintah Soal Harga BBM

Jakarta - Rencana kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi menimbulkan tanda tanya besar, bahkan dengan harga BBM bersubsidi Rp4.500 per liter sebenarnya pemerintah tidak mengeluarkan subsidi dari APBN.

Menurut orang dalam Pertamina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, "Mas, perlu diketahui, istilah subsidi itu hanya kebohongan pemerintah + Pertamina. Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp4.300 per liter. Melalui Petral angka 425 tersebut di-mark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, dan oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yang kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah subsidi tersebut. Luar biasa bajingan mas!!".

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri mengatakan, jika memang isi pesan tersebut memang benar adanya, maka pemerintah dan Pertamina melakukan mark up harga mencapai 100% dari harga USD425 menjadi USD950, Petral mengambil untung USD300 dan Pertamina mengambil untung USD125.

"Jelas, bahwa ini mengindikasi PT Pertamina Energy Trading (Petral) anak usaha PT Pertamina (Persero) masih menggunakan Perantara (mafia minyak) dalam melakukan pembelian minyak mentah," katanya.

Tidak hanya itu, Urai menduga kuat bahwa mark up yang dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar USD125 dicurigai sebagai bentuk upeti atau Commitment Fee dari Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono untuk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina.

"BPK harus berani mengaudit proses mark up yang diduga terjadi dalam pembelian minyak yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan Petral," imbuhnya.

*sumber: actual.co

Bak Mandi Tuhan

dakwatuna.com – Sydney.  Tim peneliti dari University Adelaide di Australia menemukan sebuah danau yang dijulukinya sebagai “Bak Mandi Tuhan”. Air pada danau tersebut tidak pernah ter jamah sedikit pun oleh berbagai aktivitas manusia ataupun perubahan iklim selama ini.
Danau ini memiliki kedalaman hingga 32 kaki atau sekira 10 meter. Tapi, uniknya dasar danau tersebut dapat terlihat dengan jelas dari atas permukaannya, seperti dikutip dari Softpedia, Rabu (5/6/2013).
“Ini seperti “Bak Mandi Tuhan” yang sangat indah. Karena tidak pernah tersentuh oleh apapun dan kemurnian air nya terjamin dari dulu hingga sekarang. Tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, karena sangat indah,” ungkap salah seorang peneliti, Dr. Cameron Barr pada The Examiner.
Tim peneliti menduga danau ini terbentuk pada tujuh abad yang lalu. Dilihat dari kadar air danau, peneliti mengungkapkan bahan kimia nya tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun sejak awal terbentuk hingga saat ini.
“Kami menemukan bahwa danau yang terletak di sebuah pulau lepas pantai Queensland ini relative tidak tersentuh oleh perubahan iklim selama 7000 tahun terakhir. Tak hanya itu, kami juga bisa katakan danau ini sama sekali tidak terkena dampak apapun dari aktivitas manusia,” jelas Barr dalam sebuah pernyataan resminya di situs University of Adelaide.
Rupanya, danau yang dinamakan Danau Biru (Blue Lake) selama berabad-abad lamanya menjaga kemurnian air nya dengan cara melakukan pembaruan perairan nya. Dengan demikian, “Bak Mandi Tuhan” ini akan mengalirkan air nya ke rawa-rawa setiap kali memperbarui kandungan air nya.
Tidak hanya keindahannya itu saja yang membuat peneliti terkesima, mereka juga mengklaim bahwa Danau Biru ini juga baik untuk menjadi tempat ‘berlindung’ bagi biota air tawar di wilayah tersebut. Terlebih dengan proses alamiah nya tersebut, danau ini diperkirakan tidak akan mengalami perubahan sedikit pun selama ratusan atau bahkan ribuan tahun mendatang. (aws/okz)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/07/34645/ditemukan-danau-bak-mandi-tuhan-berusia-7000-tahun/#ixzz2VVsJkNYA

Diskusi DPP IMM Tolak Kenaikan Harga BBM

dakwatuna.com - Meski Kenaikan BBM pada APBNP 2013, menjadi domain pemerintah. Dengan alasan situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ditambah dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam negeri, maka perlu penurunan biaya subsidi (kemenperin.go.id).
Pembatasan subsidi BBM ini dilakukan dengan alasan agar subsidi tidak membengkak dan melebihi anggaran. Anggaran subsidi di APBN 2013 sebesar Rp 274,7 triliun. Dari jumlah ini, sebesar Rp 193,8 triliun dianggarkan untuk subsidi BBM namun kami menyayangkan sikap Partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi yang sepakat mendukung penuh rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangata disayangkan. Padahal mereka membutuhkan dukungan masyarakat dalam pemilu 2014 dikhawatirkan partisipasi para pemilih akan ikut menurun.
Ada beberapa alasan mengapa DPP IMM menolak kenaikan harga BBM di antaranya:

1. Akan naiknya harga-harga dan menurun daya beli masyarakat.
2. Meningkatnya biaya transportasi yang berakibat terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat 3.meningkatnya biaya produksi nasional yang berefek pada ancaman Phk massal.
3. Pemerintah disinyalir akan mencari keuntungan dari tingginya harga minyak dunia alih-alih penghematan padahal BBM yang ada akan dijual keluar negeri dengan harga tinggi dan menunjukkan eksistensi sebagai anggota OPEC.
4. Sebetulnya pemerintah selama ini tidak mensubsidi harga BBM tapi hanya mengurangi keuntungan atau pemasukan negara namun dinikmati oleh masyarakat luas.

Pemerintah melimpahkan kesalahan kepada masyarakat akibat gagal membangun perekonomian Indonesia dan tidak mampu meningkatkan penambahan APBN dari sector lain sehingga rakyat menjadi tumbal kenaikan harga BBM, secara logika jika perekonomian maju tidak mungkin akan memanfaatkan kenaikan BBM untuk menambah APBN.
Produksi BBM Indonesia mengalami ekonomi biaya tinggi akibat beberapa sebab pertama gagalnya produksi minyak Indonesia akibat terlalu banyak campur tangan pihak asing,” ujarnya.
Kedua, akibat kurangnya pengawasan sehingga masih terdapat indikasi kebocoran dan pencurian minyak mentah di berbagai tempat sehingga produksi dianggap berkurang. Ketiga, akibat gagalnya pengelolaan minyak bumi di Indonesia yang semestinya diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dan dikelola oleh perusahaan lokal tapi faktanya perusahaan dalam negeri tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing karena pemerintah tidak melakukan keberpihakan.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/07/34658/diskusi-dpp-imm-tolak-kenaikan-harga-bbm/#ixzz2VVpTS56p