Econit: Pemerintah Bersikap Dzolim, Paksa Rakyat Berkorban Atas Naiknya Harga BBM

JAKARTA - Direktur Eksekutif Econit, Hendri Saparini mengatakan dengan menaikkan harga BBM, pemerintah sama saja memaksa rakyat berkorban. Pengorbanan rakyat yang terkesan dipaksakan ini sesunguhnya tidak mendatangkan manfaat bagi ekonomi bangsa dan negara ini. Kenaikan itu justru menambah beban bagi rakyat karena perekonomian tak akan membaik.

"Masyarakat diminta untuk berkorban atas naiknya harga BBM. Tapi defisit dan subsidi untuk BBM dalam APBNP 2013 yang baru saja disetujui DPR kok malah bertambah," kata Hendri Saparini, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Sebenarnya, dalam kasus ini pemerintah telah melakukan propaganda seolah-olah semua pihak mendukung naiknya harga BBM. Seluruh komponen di dalam masyarakat juga digiring opininya oleh pemerintah. Dari waktu ke waktu pemerintah terus membangun opini jika harga BBM tidak dinaikkan maka APBN akan jebol, dan menaikkan harga BBM merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ekonomi bangsa.

"Semua dibikin seolah-olah mendukung harga BBM naik. Padahal kalangan pengusaha memberi syarat kalau harga BBM naik, upah minimum regional (UMR) tidak diberlakukan. Ini tukar-guling kebijakan namanya dan yang jadi korban itu, lagi-lagi buruh," ungkapnya.

Selama ini, masyarakat selalu dikambinghitamkan atas banyaknya konsumsi BBM. Padahal BBM yang diselundupkan dari kilang ke industri-industri juga banyak. "Apakah pemerintah sudah mengusut dan melakukan tindakan nyata terhadap para penyelundup BBM ini,"terangnya.

Pada kesempatan lain hendri juga menyatakan, sikap pemerintah yang bersikukuh menaikkan harga BBM sama saja membuat kebijakan yang membuat daya beli dan daya saing turun. Daya produksi di masyarakat juga turun sebab bahan-bahan untuk produksi harganya semakin mahal dan tak terjangkau.

"Walaupun pemerintah berjanji memberikan kompensasi bagi warga miskin yang kena dampak kenaikan harga BBM, harusnya kompensasinya 100 persen. BLSM hanya senilai 150 ribu per bulan, dasar perhitungannya tidak jelas. Padahal inflasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu jelas beda," tegasnya, Kamis (20/6).

Selain itu, BLSM yang digunakan untuk membantu rakyat miskin juga berasal dari hutang negara. Saat ini malah terdapat tambahan hutang sebesar 80 triliun. "Walaupun subsidi BBM dikurangi, APBN tetap berat bebannya. Jadi, pengorbanan masyarakat sama sekali tidak ada gunanya,” ujarnya. (As)