Tuding PKS Tak Beretika, Nyali Demokrat Dipertanyakan!

intriknews.com Maraknya kampanye penolakan kenaikan harga BBM yang disuarakan oleh PKS membuat gerah partai koalisi, khususnya Partai Demokrat sebagai partai penguasa. Sikap saling serangpun tak terelakkan lagi, dihadapan media Politisi Demokrat secara terang-terangan menyerang PKS.

Mulai dari disebut berkepribadian ganda, inkonsisten, bermuka-dua, munafik bahkan tak beretika, seperti yang  disampaikan Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan.

"Yang dikatakan berkoalisi itu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah, Jangan cuma mau ambil untung untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama sekali tidak santun, tidak beretika", kata Syarief di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 4 Juni 2013.

Menurut Syarief, etika dan tata cara berkoalisi sudah diatur dengan tegas dalam kontrak koalisi. Kontrak ini pun sudah disepakati oleh semua partai pendukung,

“Setiap parpol yang sepakat dan menandatangani kontrak koalisi harus tunduk kepada kontrak tersebut. Kalau tidak, namanya bukan koalisi. Apalagi ini tentang kebijakan untuk melindungi kepentingan rakyat miskin,” tuturnya.

Dalam code of conduct itu diterangkan, jika terjadi ketidaksepakatan bersama dalam koalisi, semaksimal mungkin dilakukan komunikasi politik untuk mencari solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi.

Lantas yang menjadi pertanyaan saat ini, kapan kontrak itu akan diterapkan terkait dengan sikap PKS? Karena sampai sekarang terbukti SBY masih ragu untuk mendepak PKS dari koalisi.

Suasana tak nyaman ini menimbulkan keprihatinan pengamat politik AS Hikam. Dia menilai, dalam perebutan kuasa atau politik, etika dan moral tak jarang dianggap sebagai sesuatu yang nisbi alias relatif dan bahkan semacam pengganggu.

 “Yang cenderung diunggulkan adalah ketegasan, keberanian bertindak dan mengambil resiko. Nah, bagaimana kalau kemudian, baik etika maupun keberanian bertindak dan ketegasan ternyata tidak ada? Inilah yang terjadi antara PKS dan PD,” ungkap Hikam Kamis (6/6).

PKS tidak loyal dengan menolak penaikan harga BBM. Tetapi Partai Demokrat bisa dianggap tidak punya ketegasan dan keberanian bertindak terhadap perilaku politik PKS.

"Kalau PKS ibarat benalu, maka PD letoy dan impoten. Hasilnya, jalannya pemerintahan lalu mirip mobil yang sopirnya menginjak gas, tetapi salah satu penumpangnya menginjak rem keras-keras," ujarnya.

Sejatinya, kalau PD menuding PKS tak beretika, tambah Hikam, maka rakyat Indonesia pun berhak bertanya kepada PD: "Lo punya nyali gak sich?", tegasnya. (As)